PERISTIWA PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN periode: 1959-1966 (5 juli 1959-22feb 1966) pemerintahan: bentuk poemerintahan: rep

Mata pelajaran : IPS
Kelas : SMP
Kategori : Sejarah - masa demokrasi terpimpin
Materi : masa demokrasi terpimpin
Kata kunci: demokrasi terpimpin

Pembahasan:
Demokrasi Terpimpin.
Masa ini dipimpin oleh Ir. soekarno (1959-1966)
pemerintahan: Ir. soekarno
bentuk poemerintahan: republik
negara: kesatuan
sistem pemerintahan:presidensial
konsitunsi : UUD 1945

Akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. sistem demokrasi terpimpin diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.