Apakah akibat penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi terhadap kehidupan bernegara?

Ada beberapa fase kejadian penyimpangan konstitusi, yaitu 

1. Periode Berlakunya UUD 1945 [ 18 Agust 1945-27 Desember 1949 ] 
Penyimpangan Konstutional dalam kurun waktu ini, antara lain sebagai berikut: 
a.Komite Nasional Indonesia Pusat berubah fungsi dari pembantu pemerintah menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Seharusnya tugas-tugas itu dikerjakan oleh DPR dan MPR. 
b. Sistem cabinet presidensial berubah menjadi cabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat [ BP-KNIP] pada tanggal 11 November 1945 kemudian disetujui oleh presiden. 

2. Periode berlakunya Konstitusi RIS [ 27 Desember 1949-17 Agustus 1950] 
Penyimpangan konstusional dalam kurun waktu ini, antara lain sebagai berikut: 
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat [ RIS ].Perubahan tersebut berdasarkan pada Konstitusi RIS. 
b. Kekuasaan legislative yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan Senat. 
3. Periode Berlakunya UUDS 1950 [ 17 agustus 1950-5 Juli 1959 ] 
Akibat dari perubahan yang berbeda dengan UUD 1945 adalah tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan yang akibatnya sering bergantinya cabinet. 
4. Periode Berlakunya kembali UUd 1945 [ 5 Juli 1959-19 Oktober 1999 ] 
Indonesia berhasih mengadakan pemilu untuk memilih anggota DPR pada tahun 1955. Tugasnya adalah untuk membuat rancangan Undang-undang untuk mengganti UUDS 1950. 
Pada tanggal 10 November 1956, Konstituante bersidang di Bandung. Namun sudah lebih dari 2 tahun tidak ada hasilnya. 
Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkanlah Dekret Presiden yang isinya, antara lain berlakunya kembali UUD 1945. 
a. Pemerintahan Orde Lama 
1. Presiden telah mengeluarkan produk legislative yang pada hakikatnya adalah undang-undang dalam bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR. 
2. MPRS dengan ketetapan No. I/MPRS/1960 telah mengambil keputusan menetapkan pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “ Penemuan Kembali Revolusi Kita”. 
3. Konsepsi Pancasila berubah menjadi Konsepsi Nasakom. 
4. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, dan membentuk DPRGR 
5. Presiden membentuk MPRS, dan seluruh anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 
6. Presiden diangkat seumur hidup melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 
b. Pemerintahan Orde Baru 
1. Penyelenggaraan Negara yang bersifat otoriter 
2. Presiden menjabat selama 32 tahun sehingga tidaksesuai dengan semangat demokrasi.