contoh 7 pokok sistem pemerintahan indonesia dalam kehidupan sehari-hari

Mata pelajaran: PPKN

Kelas: XII SMA

Kategori: sistem pemerintahan indonesia

Kata kunci: Contoh 7 pokok sistem pemerintahan indonesia dalam kehidupan sehari-hari

Pembahasan:

Adapun 7 Kunci pokok Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah :

A.Indonesia adalah Negara beradasarkan atas hukum

Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat ) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)

B.Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

C.Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat

Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelasan seluruh rakyat Indonesia. MPR menetapkan Undang-undang dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara ( Wakil Presiden ).

D. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR

Dibawah MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden 

E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Di sampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Presiden harus bekerja sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan.

F. Menteri Negara ialah pembantu presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

G. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Walaupun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi presiden bukan dictator (kekuasaan tidak tak terbatas). Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat