Buatlah pertanyaan pelaksanaan demokrasi fi indonesia periode 1945-1948

Mata pelajaran: PPKN

Kelas: XII SMA

Kategori: Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan

Kata kunci: pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1945-1948

Pembahasan:

Adapun pertanyaan mengenai pelaksanaan demokrasi di indonesia periode 1945-1948 antara lain:

a.Apakah sistem pemerintahan yang digunakan oleh bangsa Indonesia pada awal merdeka?

Jawab: sistem pemerintahan Presidensial.

b. Apakah konstitusi yang digunakan oleh bangsa Indonesia pada awal merdeka?

Jawab: UUD 1945

c. Siapakah presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh bangsa Indonesia saat merdeka?

Jawab: Ir.Soekarno dan Drs Muhammad Hatta

d. Terdiri dari apasajakah UUD 1945 itu?

Jawab: UUD’45 terdiri atas tiga bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

e. Apakah bentuk negara Indonesia saat merdeka?

Jawab: bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republic.

f. Mengapa muncul banyak partai politik di Indonesia saat awal merdeka?

Jawab: partai politik banyak bermunculan setelah adanya maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945.

g. Apakah yang terjadi setelah dikeluarkannya maklumat Pemerintah 14 November 1945?

Jawab: terjadi perubahan system pemerintahan Indonesia dari sistem presidensiil menjadi sistem parlementer.

h. Apa saja ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensiil?

Jawab: - Presiden bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan.

-Menteri-menteri membantu Presiden.

-Menteri bertanggung jawab kepada Presiden.

-Presiden adalah Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- Presiden sebagai kepala Negara dan juga sekaligus kepala pemerintahan.

i. Siapakah perdana menteri Indonesia yang pertama?

Jawab: Sutan Sjahrir

j. Apa saja ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer?

Jawab: - kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri

- kepala Negara hanya sebagai simbol saja.

-Perdana menteri mempunyai hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat (Menteri) yang memimpin departement dan non departement.

-Pejabat-pejabat(Menteri) hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

-Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

-Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.