Contoh soal uraian partisipasi warga negara dalam sistem politik dindonesia

Mata pelajaran: PPKN

Kelas: X SMA

Kategori: Hakikat Bangsa dan Negara

Kata kunci: partisipasi warga negara dalam sistem politik dindonesia

Pembahasan:

Sistem politik Indonesia ialah semua kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menyelenggarakan  politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap daya dan dana demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945.

Sistem politik terdiri atas berbagai sub sistem antara lain sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem peradaban politik lainnya. Dalam eksistensinya sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan dan perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan.

Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia berbentuk republik dan merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensilll. Setelah sekutu datang, sistem pemerintahan Indonesia berganti dari presidensiil menjadi sistem pemerintahan parlementer.

Karena Indonesia menganut sistem politik demokrasi, maka yang berkuasa ialah rakyat . Oleh karena itu, dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik, diperlukan peran serta dan keaktifan dari rakyat atau warga negara.  Partisipasi politik yaitu adanya keikutsertaan warga negara dalam kehidupan negara dalam mewujudkan berbagai kebutuhan dan kepentingannya. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politiknya dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan umum dan pelaksanaannya, serta ikut menentukan kepemimpinan seseorang penguasa negara.

Contoh Kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik ialah turut aktif dalam pemilu, baik di tingkat daerah/lokal maupun nasional. Pemilu di tingkat daerah/lokal dapat diwujudkan melalui pemilihan umum kepala daerah. Contoh pemilu di tingkat nasional yakni pemilihan kepala dan wakil kepala negara (presiden dan wakil presiden). Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan bentuk dari partisipasi politik.

Partisipasi politik mencakup semua kegiatan suka rela seseorang untuk turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik antara lain sebagai berikut:

a.   Ikut memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum, seperti hal-hal berikut:

1)   Mengajukan beberapa alternatif calon pemimpin.

2)  Mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu.

3)   Mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum.

4)   Mengajukan tuntutan-tuntutan kepada penguasa pusat maupun daerah.

5)   Melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah yang telah ditetapkan.

6)   Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

b.   Menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan (pressure group), maupun kelompok kepentingan tertentu.

c.   Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, DPR, presiden, atau menteri.

d.   Mengadakan komunikasi (dialog) dengan wakil-wakil rakyat.

e.   Berkampanye atau menghadiri kelompok diskusi.