Jelaskan perbedaan ketentuan yang di atur dalam uu no 10 tahun 2004 dengan uu no 12 tahun 2011

1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan :

a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 :

· Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

· Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

· Peraturan Pemerintah;

· Peraturan Presiden;

· Peraturan Daerah.

b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :

· Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

· Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

· Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

· Peraturan Pemerintah;

· Peraturan Presiden;

· Peraturan Daerah Provinsi; dan

· Peraturan Daerah Kabupaten/Kota



2. Materi Muatan yang harus diatur oleh Undang-Undang berisi hal-hal :

a. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 :

· mengaturlebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

· hak-hak asasi manusia

· hak dan kewajiban warga negara;

· pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;

· wilayah negara dan pembagian daerah;

· kewarganegaraan dan kependudukan;

· keuangan negara, diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

b. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :

· pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

· perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;

· pengesahan perjanjian internasional tertentu;

· tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

· pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.



3. Materi Muatan Mengenai Ketentuan Pidana :

a. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 :

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

b. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam :

· Undang-Undang;

· Peraturan Daerah Provinsi; atau

· Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c

berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat

memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan lainnya.



4. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lain dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang :

a. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 belum diatur lembaga yudikatif mana yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundag-Undangan lain dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

b. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai hal tersebut yaitu dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.