Kenapa pemerintah daerah tidak boleh mengurusi wewenang pemerintah tentang keuangan dan moneter,politik luar negeri,keagamaan,dll?

Karena wewenang yang disebutkan bukan merupakan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Wewenang itu hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Maaf jika salah,
Semoga membantu ^^